Resolusi

Resolusi

L. Wilardjo

Kompas, Senin 2 Januari 2006

Resolusi ialah ketetapan hati.

Itu adalah kebulatan tekat untuk mengambil sikap, melakukan tindakan, serta menunjukkan perilaku baru yang berbeda dengan yang sudah-sudah. Lazimnya yang baru ini lebih baik daripada yang dulu.

Tahun Baru sering dipakai untuk menetapkan resolusi bagi diri sendiri. Pada orang-orang yang menjalani hidupnya dengan sadar dan serius, resolusi biasanya didahului oleh perenungan yang mendalam dan doa yang khusyuk. Kita mohon perkenan Tuhan agar kita diberi-Nya kemauan keras dan ketegaran iman untuk mengatasi kelemahan kita. Agar kita tak tergelincir oleh godaan untuk menyimpang dari resolusi kita.

Tekad Nasional

Resolusi juga dapat ditetapkan secara nasional. Presiden JF Kennedy mencanangkan tekat bahwa anak bangsa Amerika akan mencapai bulan sebelum akhir dasawarsa 1960-an. Tekat itu terwujud saat Neil Armstrong dan Edwin Aldrin menapakkan kakinya di bulan tahun 1969.

Sebelumnya, Amerika berkebulatan tekat untuk membuat bom atom lebih dulu dari Jerman. Itu juga tercapai dengan sukses uji coba proyek Manhattan-nya J Robert Oppenheimer di Gurun Alamogordo, menjelang akhir Perang Dunia II di kawasan Asia Pasifik.

Ketika Ronald Reagan mewarisi Amerika yang compang-camping dari Jimmy Carter, ia mencanangkan Proyek Perang Bintang. Dalam kemunduran ekonomi yang parah, pajak justru diturunkan untuk menggerakkan sektor riil. Strategic Defence Initiative (Prakarsa Pertahanan Strategik) yang dijuluki Kartika Yuda (Star Wars) juga memicu kegairahan luar-biasa dalam litbangtek (technological R & D). Maka, Amerika pun mencuat sebagai negara adidaya.

Berusaha Mati-matian

Keberhasilan menggenapi tekat yang telah diikrarkan itu tidak lepas dari kerja keras habis-habisan. Tidak ada ungkapan "panas-panas tahi ayam" bagi bangsa yang besar itu.

Begitu pula dengan semangat bushido dan tekat samurainya, bangsa Jepang menggarap Restorasi Meiji yang dicanangkan di masa bertakhtanya Kaisar Matsuhito.

Jepang tak mau kalah maju dengan Barat. Segala daya dan dana dikerahkan untuk menimba iptek dari Eropa. Dari sebuah negara tertutup yang diwarnai persaingan berdarah di antara para shogun penguasa perang (warlords) yang dijumpai Komodor Perry di dasawarsa awal, abad ke-19, Jepang muncul sebagai negara modern yang sejajar dengan negara-negara Barat yang maju.

Bulan-bulanan Nasib

Menetapkan suatu resolusi dan secara konsisten berusaha mewujudkannya adalah hal yang positif. Ini lebih baik daripada melaksanakan apa yang disebut Lili Tjahyadi sebagai Kebijaksanaan Doris Day (Kompas, 29/12/2005). "Apa pun yang akan terjadi, (pasti) akan terjadi. Kita tak bisa melihat masa depan." (Whatever will be, will be. The future's not ours to see).

Sepintas lalu nyanyian Doris Day ini mengungkapkan kepasrahan orang beriman, tetapi sebenarnya tidak. Doris Day melantunkan fatalisme, yakni sikap menyerah kepada nasib, seperti warga Thebes dalam tragedi-tragedi Sophocles dengan tokoh-tokohnya, Oedipus, Jocasta, Creon, Antigone, dan sebagainya. Banjir bandang dan tanah longsor diterima dengan sabar-tawakal dan tidak membangkitkan kemarahan kepada pembabat hutan yang menggunduli punggung bukit.

Iman harus dicerminkan dalam amal perbuatan. Berserah dalam iman tidak berarti berpangku tangan dan mimpi mendapatkan rezeki nomplok. Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tidak akan terberantas hanya dengan istighotsah dan zikir massal, tanpa dibarengi dengan perjuangan nyata. Dan usaha nyata itu tidak berhenti dengan pencanangan kata-kata, tetapi harus terus-menerus dilakukan dengan konsisten. Bahkan, resolusi yang lebih baru lagi, seperti memberantas KKN dengan semangat "bersama kita bisa", pamornya sudah mulai pudar.

"Restorasi Meiji" yang dilakukan BJ Habibie dengan memajukan iptek, menetapkan industri-industri strategis, membangun kapet-kapet, dan mengirim anak- anak muda yang cerdas ke luar negeri untuk menempuh pendidikan sampai aras S3 tidak berhasil. Mengapa? Antara lain karena tidak ada konsistensi dalam kebijakan pemerintah. Anak-anak muda itu kebanyakan berhasil dalam studinya, tetapi pemanfaatannya amburadul.

Demikian pula kita belum melihat konsistensi dalam tekat untuk menjadikan kelapa sawit sebagai "primadona" agroindustri dan agrobisnis Indonesia. Tekat untuk mengalahkan Malaysia di bidang perkelapasawitan dan untuk memakai produk-produk kelapa sawit sebagai pengentas 50 persen dari rakyat miskin dalam sepuluh tahun juga terancam bernasib "panas-panas tahi ayam".

Dari enam bidang yang telah ditetapkan sebagai fokus penelitian yang akan didanai Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi, kelapa sawit tidak disebutkan secara spesifik. Mungkin semua itu karena presiden dan menristeknya sudah ganti.

Ora et Labora

Agaknya di awal tahun 2006 kita perlu memperbarui kebulatan tekat kita sebagai bangsa. Masokisme intelektual yang dikeluhkan Komaruddin Hidayat dan fatalisme yang disiratkan lagu Doris Day harus dihapus dan diganti dengan resolusi yang tegas tetapi realistik, artinya sesuai dengan taraf kemampuan kita.

Resolusi itu juga harus berarti ora et labora (berdoa dan bekerja), dan doa kita seperti doa Donald M McKay: "Oh, Lord, teach us to accept the unalterable, but not to be complacent in the face of the alterable." ("Ya, Allah, ajarlah kami untuk menerima takdir, tetapi tidak berpuas diri menghadapi hal-hal yang dapat diubah.")

Sumber: Kompas Senin, 02 Januari 2006

Memacu “Masyarakat Desa” untuk “Berwawasan dan Bertindak Global”

Oleh: Ecep Heryadi

Adalah; Peneliti di International Studies for Peace, Prosperity and Democracy (ISEAC) Jakarta, Analis Politik UIN Jakarta, Alumnus SMUN 1 Banjar.

Di era kebebasan seperti saat ini, setiap orang berhak mendapatkan informasi tanpa dikebiri oleh diferensi status sosial, disparitas kemampuan ekonomi, atau bahkan hierarki kedudukan politis. Semua manusia di bumi mengukuhkan kesederajatannya dalam konteks aksesibilitas informasi. Egalitarianisme arus informasi telah menjadi fundamen penting dalam konstruk zaman yang dikata sebagai “kebebasan informasi global”.

Menilik hal ini, kita sekiranya bisa mafhum dengan segala tindakan yang dilakukan Julian Assange lewat “proyek” Wikileaks-nya. Satu kerangka formil yang menjadi landasan berfikirnya (dari skandal yang menghebohkan itu) bahwa ingin membangun transparansi dan keseteraan dalam akses informasi. Meski apa yang dilakukannya tergolong bentuk “transparansi radikal” dan belum tentu menimbulkan aneka maslahat bagi kontinuitas kehidupan masyarakat global dalam percaturan geo-politis yang kental. Namun melihat upayanya, patut sekiranya kita memberikan setitik apresiasi karena usahanya tersebut dalam membangun kesetaraan akses informasi publik.

Yang ingin saya tekankan dalam tulisan ini, dengan meminjam contoh kasus Assange tersebut, yakni bahasan mengenai urgensitas ketercapaian keseluruhan masyarakat mengakses informasi, tak terkecuali masyarakat desa. Dengan bantuan teknologi, bukan lagi mustahil setiap warga bangsa di negeri ini bisa menyaksikan jalannya persidangan di ruangan sidang (kecuali yang diagendakan tertutup). Teknologi juga memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyuarakan berbagai aspirasi ihwal korupsi, degradasi moral para legislator (dengan “jalan-jalan” keluar negeri disaat bangsa ini tengah dirundung duka), memberikan vonis sosial kepada pihak terduga melakukan hal tak senonoh dan amoral, sampai memberikan dukungan masif bagi Tim Nasional Indonesia yang tampil gemilang dan impresif dalam piala AFF 2010. Intinya dengan bantuan teknologi, masyarakat bisa menjangkau diskursus ekonomi, politik, budaya, pendidikan, sosial, agama, dalam lingkup lokal, nasional, regional bahkan global.

Dalam sudut pandang itu, pantaslah jika kita menyebut bahwa teknologi informasi memberikan dampak signifikan bagi pencerdasan budaya masyarakat, meningkatkan kesadaran bernegara, dan (tak kalah penting) aksentuasi politik partisipatif dalam ruang demokrasi deliberatif.

Indigenitas bukan suatu penghalang

Data kemiskinan warga Indonesia yang masih nangkring di angka 13,32% atau sekitar 31,02 juta jiwa (BPS, 2010) sehingga berimplikasi pada (salah satunya) adanya sekitar 5.365 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Saudi Arabia yang mengalami persoalan serius (Migrant Care, 2010)—diperkosa, disiksa, tak dibayar gaji, bahkan dibunuh—ternyata berbanding terbalik dengan warga miskin yang menjadi pengguna selular. Paling tidak, data Susenas BPS menunjukkan bahwa adanya peningkatan sangat signifikan pengguna handphone pada rumah tangga tergolong paling miskin yakni sebanyak 500% (2007) meskipun angkanya baru 9,4% warga miskin yang mengakses HP dari keseluruhan penduduk yang menggunakan HP.

Apa yang terjadi dari fenomena unik demikian? Saya ingin mengatakan bahwa indigenitas (tingkat kemelaratan) ternyata bukan suatu penghalang bagi masyarakat miskin untuk mengakses informasi laiknya masyarakat kelas lainnya. Lebih khusus, saya ingin banyak mengeksplorasi segala potensi masyarakat miskin desa yang kerap dipandang marjinal, “difabel” dalam bidang ekonomi, atau madesu (masa depan suram).

Selama ini, yang terframekan dalam pikir mayoritas orang, orang desa (apalagi yang miskin) mustahil akan mampu mengimbangi arus jaman yang lekat dengan penerapan teknologi. Masyarakat desa selalu diasosiasi sebagai sekumpulan makhluk yang kontradiktif dan kontraproduktif dengan segala bentuk perkembangan teknologi. Bahkan yang terparah, ketika masyarakat desa kerap dianggap sebagai komunalitas penghambat kemajuan zaman—dengan berbagai anutan nilai-nilai budaya yang masih dipegang kuat, sikap apriori sebagian kecil masyarakat desa terhadap teknologi, dsb.

Padahal logika tersebut tak sepenuhnya sempurna. Mungkin iya, khusus untuk masyarakat tertentu yang masih “terisolir”dan tinggalnya nun jauh dipedalaman. Itupun masih ada pengecualian (masyarakat Baduy di Banten misalnya, sekarang sudah ada yang menggunakan HP). Namun tidak bagi mereka yang hidupnya “wajar”, yang berjumlah mayoritas dari jumlah sekitar 31,02 juta yang miskin itu. Mereka rata-rata sudah sampai pada taraf pemahaman bahwa teknologi informasi bisa menunjang langkah dan kehidupannya.

Bersyukur bahwa “indikasi zaman” tersebut bisa ditangkap dengan “tak terputus” oleh industri seluler dan operator penentu tarif selulernya. Sehingga tak mengherankan, tetangga saya ketika masih tinggal di Desa Situbatu, Kota Banjar, yang berpenghasilan pas-pasan pun bisa memiliki 2-3 HP dirumahnya untuk keperluan sang ayah bekerja, anaknya yang sekolah dan ibunya yang stand bye dirumah. Tarif seluler yang sangat terjangkau pun menjadi alasan kuat banyak warga kampung miskin yang “nekad” menggunakan HP. Biaya SMS, calling, MMS, dan bahkan akses internet yang tak jauh beda dengan harga setengah ons terasi membuat mereka seolah asyik-maksyuk dengan euforia harga seluler yang murah-meriah tersebut.

Domino effect dari begitu terjangkaunya harga HP dan tarif seluler berlanjut pada mudahnya akses internet, tak terkecuali bagi pelajar, petani, dan pedagang. Dengan kemudahan tersebut, banyak pelajar dari berbagai tingkatan yang tadinya kesulitan dalam mendapatkan buku-buku penunjang pelajaran bisa diaksesnya lewat internet. Bahkan dengan melimpahnya informasi dari internet, bagi pelajar kreatif, inovatif dan cerdas akan dapat dimaksimalkan dengan, misalnya, mendownload buku-buku penunjang lain (diluar buku utama), mempelajari soal-soal terkait dan mempelajari jawabannya, sampai membuat soal sendiri dan dipecahkannya sendiri sehingga bukan mustahil pengetahuannya sama bahkan lebih baik dibandingkan dengan anak-anak kota yang sekolahnya dijamin dengan berbagai fasilitas dimulai dari buku-buku lengkap diperpustakaan sekolah, guru berkualitas, koneksitas internet 24 jam, sampai wahana rekreasi sebagai penghilang stress dikala kepenatan belajar menghampiri mereka.

Begitu juga dengan petani yang mampu melihat peluang dari berbagai kemudahan dan kemurahan yang diberikan oleh teknologi. Dengan mengakses internet, mereka akan banyak mendapatkan pengetahuan baru mengenai, misalnya, pemilihan bibit unggul, jenis dan kadar pemberian pupuk untuk jenis tanaman tertentu, porsi pengairan, bahkan perkawinan silang untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan tinggi kuantitasnya, semuanya tersedia di internet. Kendala semisal, kekurangfahaman petani dalam mengimplementasikan berbagai teori atau pembahasan yang didapatkannya dari internet bisa dikomunikasikan dengan berbagai perangkat desa, yang kemudian bisa difollow-up-kan ke jenjang birokrasi terkait di dinas pertanian kecamatan, kabupaten/kota, provinsi atau bahkan langsung kontak ke Departemen Pertanian. Sehingga untuk pengarahan dan perhatian pemerintah (Kementan) selanjutnya bisa diprioritaskan petani-petani yang punya kreatifitas tinggi seperti itu.

Intinya, teknologi sebagai instrumen tergantung dari manusianya sebagai user akan diseperti-apakan. Saya jadi membayangkan, seandainya Lintang (dalam kisah tetralogi “Laskar Pelangi”) yang jenius dan Ikal yang kreatif dan punya tekad kuat untuk sekolah sudah bersentuhan dengan teknologi ketika itu, mungkin bukan Universiteit Sorbonne lagi yang bisa dijamahnya, melainkan Bulan atau bahkan Matahari berbekal imajinya yang liar berpadu dengan keramahan teknologi untuk mewujudkannya. Dan saya yakin negeri ini masih banyak menyimpan orang-orang “seliar” itu, yang meski belum bersentuhan dengan modernitas mereka sudah bisa berkembang dan matang.

Begitu juga dengan pedagang, dengan berbagai kemudahan, kemurahan serta keramahan servis yang diberikan industri seluler memungkinkannya melakukan efisiensi dalam waktu dan biaya (time and cost). Dalam jalinan relasi penjual-pembeli, masing-masing pihak bisa saling berkomunikasi terkait dengan aneka barang yang akan dibeli (terutama dalam jumlah banyak) terlebih dahulu sebelum terjadinya deal. Dengan kehadiran tarif telepon, SMS, MMS bahkan 3G yang murah memungkinkan interkoneksi bisa dilakukan walau jarak memisahkan untuk melihat barang yang akan/sedang ditransaksikan, tawar menawar harga, sampai menentukan diskon. Misalnya, seorang petani yang membutuhkan pupuk bisa menghubungi penjual (agen) pupuk dengan perangkat seluler tanpa harus datang langsung ke kios pupuk tersebut. Dan jika sudah ada kesepakatan, pupuk bisa dikirim ke lokasi si petani sekaligus mengurus masalah pembayaran. Dengan demikian, petani tersebut irit waktu, tenaga dan tak mengeluarkan ongkos (efisiensi biaya).

Intinya, hadirnya teknologi berbiaya murah, yang tak memberatkan masyarakat desa tergolong miskin membuat rantai informasi dan kemudahan-kemudahan lain bisa dirasakan. Dari situ tentu kita berharap maksimalisasi potensi yang mereka miliki bisa tereksplor secara maksimal.

Demokrasi Informasi untuk Global Network Civil Society

Hadirnya koneksi informasi yang mengglobal dengan bantuan teknologi tentunya tak hanya berdampak bagi masyarakat kelas menengah perkotaan, tak terkecuali masyarakat desa yang meninggali wilayah peri-peri. Selain dari informasi yang didapat dari televisi mengenai berbagai hal, mereka pun dapat mengetahui berbagai isu-isu nasional maupun dunia via SMS atau telepon dari saudara, tetangga, atau kerabat lainnya yang pergi merantau ke kota. Bahkan mereka bisa mengetahui kabar keluarga mereka yang sedang menjadi TKI diluar negeri dengan bantuan teknologi.

Kehadiran RT/RW net misalnya, dikota kecil di daerah Jawa Tengah, atau munculnya “desa berbasis internet” sebagaimana amanat dari Declaration of Priciples (DP) dan Plan of Action (PA) meniscayakan sebuah konsep terintegrasinya masyarakat desa ke dalam komunitas virtual global dimana aksesibilitas informasi dari manapun, dan kapanpun bisa dengan mudah didapat (World Summit Information Society, Jenewa, 10 Desember 2003). Mungkin 20 tahun silam tak ada yang mengira seorang petani disebuh desa terpencil bisa ikut teraduk emosinya ketika Barack Obama, yang ia juga tahu pernah tinggal di Indonesia berhasil memenangkan pertarungan menuju White House-1. Atau disaat Israel mendholimi Palestina di Jalur Gaza banyak pula masyarakat lokal yang berniat untuk menjadi relawan bahkan siap mati berjihad di tanah al-Aqsa karena ikatan kesamaan teologis-tauhidiyah. Hal-hal demikian, jelas tak mungkin terjadi tanpa perkembangan teknologi dan terlebih tarif seluler yang bisa mengakses teknologi sudah dalam genggamannya.

Bahkan, mayoritas pemerintahan daerah saat ini sudah banyak yang mempunyai website resmi untuk mengkomunikasi berbagai perkembangan, rencana, dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan manajemen pemerintahan daerah. Di daerah saya misalnya, Kota Banjar, Jawa Barat, masyarakat “melek teknologi” sudah berkembang pesat. Indikasinya bisa dilihat dari animo masyarakat yang berkunjung ke website Pemda Banjar bisa mencapai 30-40% dari total penduduknya. Mereka pun selain bertatap muka langsung dengan walikota, bisa mengeluarkan berbagai unek-unek lewat media website dan jika dirasa penting akan secepatnya direspons oleh pihak Pemda.

Kehadiran berbagai instrumen seperti facebook, twitter, email, google, bahkan youtube sebagai produk dari teknologi komunikasi menjadikan kehidupan masyarakat desa semakin berwarna. Banyak anak-anak desa yang sudah memiliki akun facebook atau twitter sebagai sarana membangun jejaring dan menautkan diri dalam komunitas virtual-global, disadari atau tidak, juga mampu menggiring orang tuanya supaya masuk ke ranah virtual itu. Dari misalnya, seorang anak yang bercerita mempunyai kenalan baru dari Inggris, Malaysia atau Amerika lewat sosial media facebook membuat orang tua yang tertarik ingin mengetahui lebih dalam apa itu facebook (teknologi) dan akhirnya minta dibuatkan akunnya kepada sang anak. Komunikasi masyarakat desa yang masih kental ikatan kekerabatannya memudahkan cerita tentang facebook (dan juga perangkat lainnya) dengan cepat menyebar sehingga mengundang ketertarikan warga yang lain. Akhirnya, melalui suatu tahapan proses, koneksi dan komunikasi yang terjalin antar mereka bukan lagi mouth to mouth, SMS, atau telepon, melainkan via teknologi virtual.

Kondisi demikian, secara pasti akan menggiring masyarakat desa untuk menemukan nuansa baru dalam berkomunikasi, dengan meluaskan pergaulan di ruang maya, mengunjungi banyak website yang sesuai dengan kepentingannya, dsb sehingga tautan atau ikatan virtual mereka secara lebih luas (nasional, global) akan terjalin secara intensif. Dari pergaulan yang semakin luas itulah, dibarengi dengan niat yang baik dalam menjalin hubungan dengan siapapun dibelahan dunia manapun, maka ruang-ruang kesempatan untuk maju akan terbuka lebar. Maka, konsep masyarakat desa berpengetahuan dan berjejaring global bukan mustahil sebentar lagi akan terwujud.

Indonesia memiliki segalanya untuk berkembang dan maju. Berbagai sumber kekayaan dan genius lokal lengkap ditemukan di negeri kaya raya ini. Dari mulai masyarakat yang mempunyai rasa nasionalisme dan semangat kebangsaan yang tinggi, pluralitas budaya yang harus dijaga, sampai keanekaragaman hayati-hewani yang tak akan habis dicatat. Persoalannya, tinggal bagaimana para pemangku kebijakan (baik pusat maupun daerah) memiliki visi dan kearifan dalam memanfaatkan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat ditengah arus modernitas dan rongrongan globalisasi.

Membangun kesetaraan, mendulang prestasi secara murah-meriah

Di aras modernitas ini, suatu komunitas civil society sulit berkembang dan bersaing jika menafikan aspek teknologi informasi sebagai substrat komunikasinya. Layanan informasi yang dijual mahal tentu dapat mereduksi kesetaraan akses informasi publik. Berpijak dari itu semua, ditambah era persaingan industri telekomunikasi yang semakin ketat, membuat harga berkomunikasi (selular) semakin murah bak kerupuk goreng. Semakin bervariasinya tarif seluler tentu menggembirakan sekaligus membingungkan bagi masyarakat. Namun, patut kiranya apresiasi diberikan kepada salah satu operator seluler terkemuka Indonesia (XL) yang telah memberikan tarif super murah, yakni sampai 0,01 rupiah. Berbekal tarif termurah itulah (dibandingkan dengan tarif termurah operator lain), yang kemudian menginspirasi judul tulisan ini, dalam kaitannya dengan memacu masyarakat desa mengaksentuasi segala potensi dan kekayaan lokalnya dalam konteks integrasi dengan masyarakat global.

Dengan terbentuknya kesetaraan informasi, rantai disparitas feodalistik maupun kelas sosial lain menjadi terputus kaerna di ruang maya, laiknya orang-orang yang tengah melaksanakan ibadah haji yang mengenakan pakain ihrom sebagai manifestasi kesederajatannya, semua orang berposisi sama. Bahkan, seseorang yang memiliki kedudukan politik dan ekonomi bisa saja dicerca atau mengalami proses delegitimasi sebagai implikasi dari kebijakan dan usahanya yang dianggap nir kepentingan masyarakat. Tengok saja disaat begitu terpojoknya institusi Polri yang ketika itu dituding telah melakukan kriminalisasi terhadap dua pimpinan KPK, Bibit-Chandra, sehingga mampu membangun dukungan ultracyber dari berbagai kalangan dan profesi di ruang maya (1.000.000 orang dukung pembebasan Bibit-Chandra). Dari situ terlihat bahwa dengan akses teknologi yang semakin masif dan murah berdampak pada nilai kritisisme publik yang semakin terasah.

Setelah terciptanya kesetaraan, minimnya disparitas dalam aksesibilitas teknologi informasi, semakin bertambahnya masyarakat yang masuk dalam komunikasi cyber warga global memudahkan dan membuka jalan masyarakat kita dalam memperkenalkan kekayaan budaya lokal, potensi ekonomi lokal kepada komunitas global. Fasilitas seperti website, blog, bahkan facebook bisa menjadi instrumen masyarakat dalam memperkenalkan produk-produk sesuai dengan keahlian dan potensi yang dipunyai. Masyarakat Banjar misalnya, bisa memperkenalkan aneka kripik dan makanan ringan khas sunda lainnya sebagai ciri khas mereka lewat website pemerintah daerah atau blog pribadi. Bogor yang terkenal sebagai daerah penghasil talas, Tasik dengan kerajinan tangannya (handycraft), atau Garut dengan dodolnya bisa mulai melirik pemasaran melalui intenet sehingga keterjangkauan pasarnya semakin luas. Kehadiran internet, tak syak lagi menjadi semacam etalase tempat memajang berbagai produk atau jasa yang kita tawarkan. Begitu juga, teknologi internet bisa menarik sejumlah investor masuk ke daerah setelah melihat berbagai potensi investasi di suatu daerah tersebut lewat blog, website, dsb.

Memang selalu yang menjadi kendala utamanya ada dua faktor, yakni minimnya fasilitas berikut tenaga ahli, dan bahasa. Namun bukan berarti tak bisa diakali. Untuk kelengkapan fasilitas penunjang, pemerintahan daerah atau inisiatif masyarakat mandiri bisa mencanangkan konsep “masyarakat berbasis internet” yang menyediakan semacam “pusat teknologi” dengan beberapa komputer yang terkoneksi dengan saluran internet. Disana, ditempatkan 1-2 orang yang bisa menjadi tenaga ahli untuk membantu membuatkan website, blog, facebook dan lainnya, sampai stand bye dalam soal pemeliharaan dan berporses dalam memberikan pelatihan-pelatihan sederhana kepada masyarakat desa secara bertahap sampai akhirnya mereka familiar dan tak merasa asing lagi dengan teknologi.

Memang implementasi konsep ini, pada mulanya pasti akan menghadapi berbagai kendala seperti minimnya dana, sebagian masyarakat (apalagi yang miskin) yang bisa saja apriori terhadap teknologi, sampai tak hendak “terganggu” oleh kehadiran teknologi yang dianggapnya bisa menghapus berbagai kearifan lokal. Semua hal tersebut wajar saja. Yang terpenting diterapkan adalah konsistensi melakukan pembimbingan kepada masyarakat, keuletan dan dukungan pemerintah dari tingkat desa sampai birokrasi tertinggi untuk membantu menyukseskan masyarakat desa yang mampu bertindak dan bersikap secara global.

Dalam soal pendidikan juga, peranan teknologi murah begitu signifikan dalam menghadirkan “high knowledge, but low budget” sehingga anak-anak jenius lokal bisa berekspresi dan mengaktualisasi diri dalam menghadapi masifnya gempuran kebudayaan dan persaingan global. Hadirnya perpustakaan online misalnya, yang sangat membantu dalam menyediakan berbagai referensi sesuai dengan bidang yang diminati mendorong anak-anak desa berpengetahuan setara dengan mereka yang bisa mengakses pendidikan lebih baik. Secara empiris menunjukkan, potensi anak-anak daerah yang hidup serba kekurangan dan nir fasilitas dalam menunjang berbagai aktifitas belajarnya justru bisa dikata sangat besar. Maka, bukan sesuatu yang naif ketika Prof. Yohannes Surya mencari bakat anak-anak yang jago dan berminat besar di bidang fisika ke pelosok-pelosok terpencil, termasuk ke pedalaman Papua. Karena banyak sekali anak cerdas yang miskin tak sanggup melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya karena terkendala faktor biaya. Karena disaat yang bersamaan—dalam pandangan penulis—pemerintah masih begitu abai untuk memajukan segala potensi yang ada tersebut.

Sebagai catatan terakhir, jelas sekali hadirnya tarif seluler yang mudah dijangkau (begitu juga tejangkaunya tarif internet) bisa menjadi medium hadir dan mengemukanya berbagai potensi lokal di bidang ekonomi, pendidikan, kebudayaan desa di tingkat nasional, dan bahkan global. Tentu harapannya, sinergitas yang terbangun antara operator (swasta), pengambil kebijakan (pemerintah), dan andil masyarakat desa serta keinginannya untuk berkehidupan maju-lah yang akan mendekatkan kita (masyarakat desa) pada situasi “masyarakat desa” yang mampu “berwawasan dan bertindak global” hanya dengan 0,01 rupiah (berbiaya murah).

*Naskah ini diikutsertakan dalam lomba karya tulis XL Award 2010

Indonesia 2030

Asumsi

Untuk mencapai cita-cita dan impian ini, beberapa asumsi harus dapat tercapai, yaitu:

1. pertumbuhan ekonomi riil rata-rata 7,62 %/tahun (Kita harus dapat meningkatkannya hingga 8%-10% per-tahun)
2. laju inflasi 4,95 %/tahun
3. pertumbuhan penduduk rata-rata 1,12 % per-tahun.

Jika seluruh komponen bangsa bekerja sama dengan bersinergi untuk mengelola berbagai keunggulannya seperti sumber daya alam serta menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam negeri, maka impian ini pasti akan berhasil. Beberapa persoalan tersebut di antaranya adalah: mewujudkan masyarakat yang beradab dan berkualitas, menciptakan kehidupan masyarakat demokratis, mewujudkan keamanan/kesatuan dan kedamaian, dan pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Pernyataan dalam visi

Dalam Visi ini dinyatakan bahwa :

1. perekonomian Indonesia akan menjadi kekuatan nomer 5 di dunia pada tahun 2030 setelah China, India, Amerika Serikat dan Uni Eropa
2. jumlah penduduk sebesar 285 juta jiwa,
3. PDB Indonesia bisa mencapai 5,1 triliun $US.
4. Pendapatan perkapita US$ 18.000 per tahun

Perbaikan yang Optimis:

Jumlah Penduduk Indonesia lebih baik 300 Jutaan lebih

PDB Indonesia harus bisa mencapai 6-7 Triliun Dolar US.

Dan yang paling penting adalah ketersediaan Proses Pendidikan Seumur Hidup yang hebat

Tantangan Ilmuwan Pendidikan

Tantangan Ilmuwan Pendidikan
Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional

Oleh: Doni Koesoema A

KOMPAS.com - Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (I-4) menyelesaikan Pertemuan Puncak di Jakarta pada 18 Desember 2010 lalu. Pada kluster pendidikan, kehadiran para ilmuwan memberi harapan sekaligus tantangan.

Kluster pendidikan dalam I-4 berdiri sendiri. Namun, persoalan pendidikan juga dibahas sebagai rekomendasi dalam kluster lain seperti rekomendasi tentang pengembangan jaringan kerja sama, baik untuk riset, publikasi di jurnal ilmiah, maupun pengajaran di universitas.

Sinergi antarilmuwan ini merupakan embusan semangat baru bagi pengembangan pendidikan di Indonesia. Tak hanya praksis di lapangan, tetapi juga riset teoretis yang akan jadi basis bagi praksis pendidikan di Indonesia.

Sinergi antarilmuwan di dalam dan luar negeri memungkinkan tumbuhnya keterikatan batin bagi mereka yang bekerja di luar negeri. Ilmuwan dalam negeri bisa jadi rekan kerja dalam implementasi dan aplikasi riset pendidikan yang dilakukan bersama. Jaringan internasional dibutuhkan bagi pengembangan pendidikan nasional agar bangsa kita mampu terlibat aktif di tingkat global.

Lima rekomendasi

Secara umum rekomendasi kluster pendidikan menegaskan kembali yang selama ini jadi perhatian publik di dalam negeri.

Pertama, pengembangan profesionalisme guru baik dari segi pedagogis maupun teknis.

Kedua, penekanan pada pengajaran yang menyentuh hati, memberi inspirasi, dan merengkuh semua siswa, bukan hanya segelintir anak pandai.

Pendidikan mesti kasih kesempatan semua anak berhasil. Meminjam ungkapan Ken Soetanto: membuat anak buangan jadi rebutan.

Ketiga, pendidikan merupakan sarana perubahan transformasi sosial masyarakat melalui pembentukan karakter, ekselensi akademis, dan keterampilan profesional vokasional.

Keempat, kemitraan dan tanggung jawab semua pemangku kepentingan. Kerja sama pengembangan pendidikan mestinya sinergi antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan negara.

Kelima, pemerataan pendidikan baik dalam hal akses dan kualitas didukung oleh infrastruktur yang dirancang untuk pendidikan berkelanjutan dengan kebijakan jangka panjang demi memastikan bahwa semua anak Indonesia berhak memperoleh pendidikan.

Tantangan ke depan

Berkumpulnya para ilmuwan berkeprihatinan besar pada pendidikan yang tergabung dalam kluster pendidikan I-4 menghadapi beberapa tantangan. Pertama, langkah konkret apa yang mau dilakukan setelah ini?

Para ilmuwan sudah bersedia bersinergi. Mereka bersedia berbagi pemikiran dan jaringan. Akankah ada pangkalan data memetakan siapa, di mana, dan apa kompetensi para ilmuwan? Dapatkah para ilmuwan itu— dengan kompetensinya—memberi sumbangan nyata, entah itu bagi pengambil keputusan untuk memberi pencerahan maupun pemikiran nyata, terutama untuk pengembangan pendidikan, khususnya pengembangan profesional guru dan evaluasi pendidikan? Apa yang bisa dilakukan ilmuwan pendidikan?

Kedua, selama diskusi muncul sebuah gagasan baru tentang pentingnya memulai gerakan pendidikan. Selama ini reformasi dunia pendidikan selalu mengutamakan aras kelembagaan formal seperti perbaikan dalam evaluasi, pengembangan guru, perbaikan sarana yang bersifat kelembagaan. Padahal, pendidikan adalah urusan semua.

Reformasi pendidikan dalam konteks kelembagaan itu penting. Namun, yang tak kalah penting: membangun kesadaran bersama dalam masyarakat bahwa pendidikan adalah urusan bersama. Sangat penting menularkan gagasan bahwa setiap orang Indonesia yang terdidik perlu mendidik warga negara lain di lingkungannya sesuai kompetensi dan kemampuannya.

Gerakan pendidikan ini penting karena kondisi geografis, demografis, sosial ekonomi, dan kebudayaaan tiap daerah berbeda sehingga usaha menghilangkan buta aksara dan meningkatkan berbagai kecerdasan adalah tanggung jawab setiap warga negara. Konsekuensi gerakan pendidikan ini: setiap warga negara perlu punya pemikiran dan kepekaan mengembangkan pendidikan di lingkungannya.

Berpola pikir mementingkan orang lain jadi penting. Ilmu dan pengetahuan itu untuk dibagikan, bukan dimiliki sendiri. Ketiga, mengingat peran ilmuwan sangat strategis baik bagi kepentingan nasional maupun global, para ilmuwan mesti menyadari bahwa forum seperti ini rawan ditunggangi banyak kepentingan. Maka, para ilmuwan mesti selalu kritis terhadap keberadaan dirinya.

Kompetensi keilmuwanan itu mesti jadi berkat bagi masyarakat Indonesia dan kemanusiaan. Jangan sampai forum sepenting ini ditunggangi kelompok kepentingan yang malah memanfaatkan para ilmuwan demi agenda politiknya sendiri.

Terlepas dari kekurangan di sana sini, saya melihat I-4 sebuah nyala baru bagi perbaikan negeri ini di masa depan. Seperti kata Gellner, di masa depan kemajuan negara akan tergantung dari banyaknya doktor, doctorat d’éta; bukan banyaknya eksekutor, guillotine. Tak peduli Anda doktor dalam negeri atau luar negeri. Yang penting, bisakah Anda bekerja membangun bangsa?

Penulis adalah seorang Konsultan Pendidikan

Dream Indonesia

Vision 2030

Bersama Kita Bisa

Menjadikan Proses Pendidikan Indonesia Terbaik di Dunia

Best Early Education
(PAUD)

Best K-12 Education

Kesejahteraan 2045

Indonesia dalam 25-45 Tahun Mendatang Mempunyai GDP 18 Trilliun US Dollar, dengan Zakat yang melimpah dan tertata penuh keadilan hampir tidak ada golongan fafa di negeri ini Indonesia

Beautiful Mind Project

"Melahirkan Orang-orang Super Genius Indonesia"

Project 1 Juta Guru Profesional

Dalam 30-40 Tahun Mendatang
1 juta Guru dan Dosen di
Indonesia Memperoleh Gelar Doktor

Indonesia memerlukan paling tidak 10,000 orang yang memiliki keahlian “advance In science and technology” sebagai persyaratan dasar sebuah bangsa untuk mengembangkan diri sejajar dengan bangsa-bangsa maju di dunia. Sekarang ini baru sekitar 100 orang yang tercatat memiliki keahlian dibidang itu, padahal berdasarkan uji statistik rata rata terdapat seorang genius diantara setiap 10.000 orang di dunia.

Karena Indonesia berpenduduk 300 juta (2030-2040) secara teoritis paling tidak seharusnya terdapat
300,000 orang jenius di Indonesia!
Sebuah potensi besar untuk menemukan para ahli di bidang
“Advance Science and Technology”.

Beautiful Mind Project

Powered by:

Institut keguruan dan ilmu pendidikan (IKIP) adalah perguruan tinggi di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam disiplin ilmu pendidikan khususnya. Sebagian besar fakultas dan jurusan IKIP mencetak mahasiswanya untuk menjadi guru atau tenaga dalam bidang kependidikan lainnya. IKIP dapat berbentuk perguruan tinggi negeri, atau perguruan tinggi swasta.

Sejak akhir dekade 1990-an, sejumlah IKIP Negeri berubah status menjadi "universitas". Jurusannya pun tidak terbatas hanya dalam bidang pendidikan, namun juga merambah ke ilmu murni, teknik, maupun program profesi lainnya.

Berikut adalah IKIP yang telah berganti statusnya menjadi universitas:

• Universitas Negeri Medan (dahulu IKIP Medan) di Kota Medan
• Universitas Negeri Padang (dahulu IKIP Padang) di Kota Padang
• Universitas Negeri Jakarta (dahulu IKIP Jakarta) di Jakarta
• Universitas Pendidikan Indonesia (dahulu IKIP Bandung) di Kota Bandung
• Universitas Negeri Semarang (dahulu IKIP Semarang) di Kota Semarang
• Universitas Negeri Yogyakarta (dahulu IKIP Yogyakarta) di Kota Yogyakarta
• Universitas Negeri Surabaya (dahulu IKIP Surabaya) di Kota Surabaya
• Universitas Negeri Malang (dahulu IKIP Malang) di Kota Malang
• Universitas Pendidikan Ganesha (dahulu IKIP Singaraja) di Singaraja, Bali
• Universitas Negeri Manado (dahulu IKIP Manado) di Kota Manado
• Universitas Negeri Makassar (dahulu IKIP Makassar) di Kota Makassar
• Universitas Negeri Gorontalo (dahulu IKIP Gorontalo) di Kota Gorontalo